STRUKTUR ORGANISASI Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Image

 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebuah eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
  • pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
  • penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perimbangan keuangan
  • pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan
  • pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Menurut PMK nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, struktur organisasi di DJPK adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal

2) Direktorat Dana Perimbangan

3) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4) Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

5) Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

6) Kelompok Jabatan Fungsional

 

Fungsi dan tugas struktur organisasi DJPK

A). Sekretariat Direktorat Jenderal

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat  Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1186, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.  koordinasi kegiatan direktorat jenderal;

b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

c. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan serta pembinaan jabatan fungsional pada direktorat jenderal;

d. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana anggaran, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal;

e.  koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;

f.    koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendampingan hukum dan pertimbangan hukum;

g.   pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan direktorat jenderal; dan

h.   pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan dan Organisasi;

b. Bagian Kepegawaian;

c. Bagian Keuangan;

d. Bagian Umum; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

B)    Direktorat Dana Perimbangan

 Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang dana perimbangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1205, Direktorat Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang dana perimbangan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang dana perimbangan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang dana perimbangan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dana perimbangan; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Dana Perimbangan terdiri atas:

a. Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak;

b. Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;

c. Subdirektorat Dana Alokasi Umum;

d. Subdirektorat Dana Alokasi Khusus;

e. Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I;

f. Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II;

g. Subbagian Tata Usaha; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

C) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

a. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I;

b. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II;

c. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III;

d. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV;

e. Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

f. Subbagian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

D). Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1257, Direktorat

Pembiayaan dan Kapasitas Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah terdiri atas:

a. Subdirektorat Pinjaman Daerah;

b. Subdirektorat Hibah Daerah;

c. Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah;

d. Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah;

e. Subdirektorat Penatausahaan Pembiayaan Daerah;

f. Subbagian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

E). Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1281, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah terdiri atas:

a. Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah;

b. Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

c. Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah;

d. Subdirektorat Data Keuangan Daerah;

e. Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis;

f. Subbagian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

F). Kelompok Jabatan Fungsional

 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

 

Melihat struktur organisasi Direktorak Jenderal Perimbangan yang begitu komplek dan besar menurut saya pribadi merupakan hal yang sesuai bila dibandingkan dengan  tugasnya sebagai pengatur keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mengingat pentingnya tugas tersebut dan sangat rawan dengan masalah penggunaan kesewenang wenangan bagi pejabat pengatur tentu dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengatasi problem problem tersebut. Dilihat dari struktur organisasi nya sendiri DJPK memiliki pembagian yang cukup detail disertai dengan pengavaluasinya yaitu Direktorat evaluasi dan penadaan. Hal itu merupakan hal yang bagus pertanda dalam DJPK sendiri telah mempunyai alat control dalam pelakasanaan tugasnya sehingga tidak terjadi kesewenang wenangan dalam pelaksanaan tugas.

Adanya sekretariat dalam DJPK menandakan adanya perencanaan yang matang mengenai kesinergian seluruh tim di DJPK (antar direktorat tentunya). Sehingga antara satu direktorat dengan yang lainnya bisa saling bersinergi membentuk suatu tim yang andal.

Pembagian rinci mengenai tugas tugas nya seperti antara direktorat pajak dan retribusi, pembiayaan,dan dana perimbangan mencerminkan pembagian tugas sehingga para pegawainya dapat lebih terspesialisasi dalam bidangnya dan hasilnya tentu dapat disinergikan secara bersama sama dengan adanya Sekretariat jenderal.

J adi kesimpulan saya mengenai dtruktur organisasi DJPK adalah, bahwa mereka telah memiliki suatu sistem yang baik, dimana adanya pembagian tugas yang cukup jelas dan detail. Penciptaan adanya pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengaevaluasi kebijan te;ah diterapkan dalam sistem organisasinya. Sehingga hasil akhir kerja DJPK adalah tergantung kepada pegawainya sendiri. Karena sistem yang ada telah dibuat sebegitu rapih dan baik. Jadi, kita berharapa saja bahwa moral pegawainya serta kapasitas dan kompetensi pegawainya telah mumpuni bahkan lebih. Sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan  yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.

About these ads

About pastelloved

live in ordinary world, try to make my live happy with simple think of mind. love family so much. always try to make something good :D have much dream and target

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: